 DAN BENDAHARA PENGELUARAN ( SKPD ) BESERTA PENYAMPAIANNYA DAN SOSIALISASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG DI LENGKAPI DENGAN SISTEM IMFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP. 71 TAHUN 2010&media=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdVktr9k0LtOwk98wGWDCpU6V4uvg6Zol1gfqNYABgR3sKxJjne3xd6ZUeREiCx9GxzbKAicjeiVgqB6_VNpM0MVYGcV2z3BRWwmUZJChVCRHy1kfQs6r_ofW1NvN5UWDh6pAi0tdzalE/s200/puskdagri.jpg)
Dengan Hormat,
Dalam rangka melengkapi perangkat peraturan sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola keuangan yang baik ( Good Governence ),sebagai tindak lanjut pasal 55 (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan pasal 31 (4),PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Maka Menteri Dalam Negeri nomor 55 tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.
Pertanggungjawaban Bendahara ini merupakan laporan pengelolaan perbendaharaan dan merupakan bahan laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah yang akan di review oleh aparat pengawas Internal untuk menyakinkan kendala imformasi yang disajikan, sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ).
Sesuai ketentuan tersebut,peran tugas dan tanggungjawab seorang bendahara pengeluaran sangat strategis dengan beban tanggungjawab begitu besar,sehingga dituntut bekerja secara profesional,hati – hati,teliti, dan bertindak cekatan,karena tidak akan dapat menghambat pelaksanaan tugas yang memerlukan pembelanjaan.
Sesuai dengai hasil Audit Keuangan,masih selalu ditemukan adanya pelaksanaan pertanggungjawaban bendahara yang kurang sempurna.Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka berperan aktif untuk memfasilitasi agar pemahaman sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban bendahara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku,maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI & IP),bersama para pakar dan narasumber yang berkompoten dari Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI,dengan maksud mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti BIMTEK Nasional 4 Hari dengan Thema :
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN REVIEW LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN TEKNIS DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN (PPKD ) DAN BENDAHARA PENGELUARAN ( SKPD ) BESERTA PENYAMPAIANNYA DAN SOSIALISASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG DI LENGKAPI DENGAN SISTEM IMFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP. 71 TAHUN 2010
Dengan Jadwal Pelaksanaan Sebagai Berikut :
| ANGKATAN | HARI, TANGGAL | TEMPAT |
| Angkatan I | Kamis - Minggu, 11 – 14 Juli 2019 Kamis - Minggu, 18 – 21 Juli 2019 Kamis - Minggu, 25 – 28 Juli 2019 | Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta |
| Angkatan II | Kamis - Minggu, 01 – 04 Agust 2019 Kamis - Minggu, 08 – 11 Agust 2019 Kamis - Minggu, 15 – 18 Agust 2019 Kamis - Minggu, 22 – 25 Agust 2019 Kamis - Minggu, 29 Agust – 01 Sept 2019 | Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta |
| Angkatan III | Kamis - Minggu, 05 – 08 Sept 2019 Kamis - Minggu, 12 – 15 Sept 2019 Kamis - Minggu, 19 – 22 Sept 2019 Kamis - Minggu, 26 – 29 Sept 2019 | Hotel Cavinton, Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta |
| Angkatan IV | Kamis - Minggu,03 – 06 Oktober 2019 Kamis - Minggu,10 – 13 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 17 – 20 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 24 – 27 Oktober 2019 | Hotel Amaris Thamrin, Jakarta |
Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0812-8111-4110
WA : 0821-25-777-110
Email : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail : Pusppemnas@gmail.com
SHARE
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN ( SKPD ) BESERTA PENYAMPAIANNYA DAN SOSIALISASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG DI LENGKAPI DENGAN SISTEM IMFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP. 71 TAHUN 2010){kind=link}
Tidak ada komentar:
Posting Komentar