 SEBAGAI INSTRUMEN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 DAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK 71/PMK.02 TAHUN 2013 )TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014&media=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1kQ6mI3r_IJDU-7gRGNC-luR2FWo267RwxcmhyphenhyphencCZnbMZ6vO9w4yA4R3LvdyBB6CCoGq1iISt4SA_55rMx1i8VocPVfZpqsR5Xvc37YSwJ-b7hEchoxR-OnhWo_TGRz6ye54Z-pzwGJE/s200/CIMG0056.JPG)
Dengan Hormat,
Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan ( PMK No. 71/PMK.02 tahun 2013) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014.Dan di samping itu untuk melengkapi Standar Biaya Umum, Pemerintah juga mengeluarkan PMK 72/02/2013 dan PMK 99/02 /2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 dan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014.
Untuk mendukung Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berjalan dengan Baik maka diperlukan tehnik, Skill, Knowledge, Attitude untuk menyusun RENJA dan RENSTRA setiap Dinas Pemerintahan Daerah. Agar tercipta tata kelolala keuangan berbasis kinerja menuju Good Governance.
Dan di samping itu Pembahasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 Sudah di tetapkan, dan implementasinya di tuangkan didalam Rencana Pembangunan Daerah atau di sebut dengan RKPD, di mana di dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah dan rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. Dan di dalam pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) masih banyak mengalami keterbatasan (knowledge, skill, Atittude) baik itu di dalam penatausaan keuangan Daerah, Tata cara menyusun Neraca, Laporan Arus Kas, dan sebagainya, sehingga di dalam pertanggungjawaban dan Pengauditan BPK terjadi banyak temuan.
Sehubungan dengan Hal tersebut diatas untuk menbantu memberikan Pemahaman yang Baik kepada Aparatur Pemerintah Daerah, maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :
” RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD)
SEBAGAI INSTRUMEN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 DAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK 71/PMK.02 TAHUN 2013 )TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014 ”
Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
| ANGKATAN | HARI, TANGGAL | TEMPAT |
| Angkatan I | Rabu -Sabtu, 10 – 13 Juli 2019 Rabu -Sabtu, 17 – 20 Juli 2019 Rabu – Sabtu, 24– 27 Juli 2019 | Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat |
| Angkatan II | Rabu - Sabtu, 07 – 10 Agust 2019 Rabu - Sabtu, 14 – 17 Agust 2019 Rabu - Sabtu, 21 – 24 Agust 2019 Rabu - Sabtu, 28 – 31 Agust 2019 | Hotel Amaris Thamrin, Jakarta |
| Angkatan III | Rabu - Sabtu, 04 – 07 Sept 2019 Rabu - Sabtu, 11 – 14 Sept 2019 Rabu - Sabtu, 18 – 21 Sept 2019 Rabu - Sabtu, 25 – 28 Sept 2019 | HotelMarc, Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta |
| Angkatan IV | Rabu - Sabtu,02 – 05 Oktober 2019 Rabu - Sabtu,09 – 12 Oktober 2019 Rabu - Sabtu,16 – 19 Oktober 2019 Rabu - Sabtu,23 – 26 Oktober 2019 | Hotel Oasis Amir Senen Raya No 135-137, Jakarta |
Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110.
PIN BB : 25B411FB
Email : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail : Pusppemnas@gmail.com
SHARE
 SEBAGAI INSTRUMEN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 DAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK 71/PMK.02 TAHUN 2013 )TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014){kind=link}
Tidak ada komentar:
Posting Komentar